Sengketa Bisnis Tidak Selalu Harus Diselesaikan di Pengadilan

Ketika dua perusahaan bersengketa, respons pertama yang sering muncul adalah mengajukan gugatan. Padahal, pengadilan bukan satu-satunya jalan. Dalam hubungan bisnis, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan lebih dari sekadar siapa yang secara hukum benar. Para pihak juga perlu mempertimbangkan biaya, waktu, kerahasiaan, hubungan bisnis, kemungkinan pembayaran, serta dampak terhadap reputasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kerangka tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menggunakan mekanisme di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dan karakter sengketa.

Negosiasi dapat menjadi pilihan ketika para pihak masih memiliki ruang kompromi. Mediasi dapat digunakan ketika dibutuhkan pihak ketiga yang membantu mencari kesepakatan. Arbitrase dapat menjadi pilihan apabila terdapat klausul arbitrase yang sah dan para pihak menghendaki penyelesaian melalui forum tersebut.

Namun, penyelesaian nonlitigasi bukan berarti selalu lebih baik.

Dalam perkara tertentu, penggugat mungkin membutuhkan putusan pengadilan, tindakan hukum tertentu, atau mekanisme yang tidak dapat diperoleh melalui negosiasi. Karena itu, strategi penyelesaian sengketa sebaiknya ditentukan berdasarkan tujuan klien. Jika tujuan utamanya adalah memperoleh pembayaran dengan cepat dan hubungan bisnis masih dapat dipertahankan, negosiasi mungkin lebih rasional. Jika lawan tidak kooperatif dan membutuhkan putusan yang mengikat, litigasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan. Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak juga harus diperhatikan sejak awal. Banyak perusahaan baru memikirkan forum sengketa setelah konflik terjadi, padahal kontrak sebenarnya sudah menentukan mekanisme yang harus digunakan.

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
• Kontrak para pihak.

MARS Law Firm dapat membantu menentukan strategi penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi berdasarkan posisi dan tujuan hukum klien.