Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Apa Fungsinya bagi Karyawan?

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja yang memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 116 UU Ketenagakerjaan, PKB dibuat oleh serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi ketenagakerjaan bersama pengusaha, dengan penyusunan yang dilakukan melalui musyawarah. Sementara itu, Pasal 118 menegaskan bahwa dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja.

Salah satu fungsi utama PKB adalah memberikan perlindungan terhadap hak karyawan. Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan, bagian tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini juga berlaku terhadap perjanjian kerja individual. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1), perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja tidak boleh bertentangan dengan PKB. Artinya, pengusaha tidak dapat menetapkan syarat kerja yang lebih rendah dari ketentuan yang telah disepakati bersama dalam PKB.

Selain memberikan perlindungan, PKB juga berfungsi menciptakan kepastian mengenai aturan kerja di perusahaan. Pasal 123 menetapkan bahwa PKB berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Bahkan, apabila perundingan untuk memperbarui PKB tidak mencapai kesepakatan, PKB sebelumnya tetap berlaku paling lama satu tahun. Ketentuan ini memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja tetap memiliki dasar pengaturan selama proses pembaruan berlangsung. Untuk menjamin keterbukaan, Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan pengusaha dan serikat pekerja memberitahukan isi PKB kepada seluruh pekerja, serta menyediakan naskahnya melalui pencetakan dan pembagian yang biayanya ditanggung perusahaan. PKB juga wajib didaftarkan kepada instansi ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 132 ayat (2).

Mars Law Firm dapat membantu serikat pekerja dan perusahaan menyusun, merundingkan, dan mendaftarkan PKB, serta membantu karyawan memahami hak-haknya dalam PKB. 

Referensi:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sumber foto: Magnific