Pelindungan Data Pribadi dalam Bisnis: Ketika Data Pelanggan Menjadi Risiko Hukum

Data pelanggan saat ini merupakan bagian penting dari kegiatan bisnis. Perusahaan menyimpan nama, nomor telepon, alamat, informasi transaksi, data keuangan, hingga berbagai informasi lain yang dapat berkaitan dengan individu. Masalahnya, semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula tanggung jawab hukum perusahaan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai pemrosesan dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi tersebut mengubah cara perusahaan seharusnya melihat data pelanggan: bukan hanya sebagai aset bisnis, tetapi juga sebagai informasi yang pemrosesannya memiliki konsekuensi hukum. Perusahaan tidak cukup hanya mengatakan bahwa data disimpan dengan aman. Harus diperhatikan untuk apa data dikumpulkan, dasar pemrosesannya, siapa yang dapat mengakses, berapa lama disimpan, kepada siapa data dapat diberikan, serta bagaimana keamanan data dijaga. Misalnya, perusahaan mengumpulkan nomor telepon pelanggan untuk proses pengiriman barang. Jika kemudian data tersebut digunakan untuk kepentingan lain, perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan tersebut memiliki dasar yang sesuai.

Persoalan lain muncul ketika perusahaan menggunakan vendor. Vendor mungkin mengelola database pelanggan, mengirimkan pesan pemasaran, atau menyimpan data pada sistem tertentu. Dalam kondisi tersebut, kontrak antara perusahaan dan vendor perlu mengatur tanggung jawab masing-masing. Karena itu, kepatuhan data pribadi bukan hanya pekerjaan bagian IT. Legal, compliance, HR, marketing, dan manajemen perusahaan semuanya dapat memiliki peran. Perusahaan yang mengabaikan aspek tersebut menghadapi risiko bukan hanya dari kebocoran data, tetapi juga dari penggunaan data yang tidak sesuai tujuan.

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
• Kebijakan privasi dan kontrak pengolahan data perusahaan.

MARS Law Firm dapat membantu perusahaan melakukan legal review terhadap kebijakan privasi, kontrak dengan vendor, pengelolaan data pelanggan, dan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi.