Mengajukan Gugatan Perdata: Mengapa Kekuatan Kasus Tidak Cukup Tanpa Konstruksi Gugatan yang Tepat?

Banyak orang datang kepada advokat dengan keyakinan bahwa dirinya benar. Namun, dalam perkara perdata, merasa benar tidak otomatis berarti gugatan akan dikabulkan. Pengadilan memeriksa perkara berdasarkan dalil, bukti, dan tuntutan yang diajukan. Karena itu, sebelum menggugat, perlu dipastikan terlebih dahulu siapa yang memiliki hak, siapa yang harus digugat, apa dasar hubungan hukumnya, apa objek sengketa, dan apa yang sebenarnya diminta dari pengadilan.

Gugatan perdata pada dasarnya harus memiliki hubungan yang logis antara posita dan petitum. Jika uraian fakta mengatakan satu hal, tetapi tuntutan meminta sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan fakta tersebut, gugatan dapat menghadapi persoalan. Demikian pula dengan penentuan pihak. Kesalahan menentukan siapa yang seharusnya menjadi tergugat dapat menimbulkan persoalan formil.

Sebelum mengajukan gugatan, dokumen juga harus dipetakan. Kontrak, bukti transfer, surat, email, pesan elektronik, sertifikat, invoice, berita acara, atau dokumen lain harus dikaitkan dengan unsur hukum yang hendak dibuktikan. Direktori Mahkamah Agung menunjukkan luasnya perkara perdata yang meliputi PMH, wanprestasi, tanah, waris, perjanjian, dan pembagian harta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola gugatan yang cocok untuk semua sengketa.

Gugatan tanah berbeda dengan gugatan wanprestasi. Gugatan waris berbeda dengan gugatan PMH. Bahkan dalam sengketa kontrak, strategi gugatan dapat berbeda tergantung apakah tujuan klien adalah meminta pembayaran, pembatalan, pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau kombinasi tuntutan tertentu. Karena itu, penyusunan gugatan seharusnya dimulai dengan legal assessment, bukan langsung menulis kronologi.

Referensi:

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
• HIR/RBg sesuai kewenangan perkara.
• Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

MARS Law Firm dapat membantu melakukan case assessment, menyusun strategi perkara, menyiapkan gugatan dan bukti, serta memberikan pendampingan dalam proses persidangan perdata.